BPBD Lumajang Gelar Forum Konsultasi Publik, Tekankan Penanggulangan Bencana Harus Inklusif
Lumajang, 29 September 2025 – Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) Inklusif pada Senin (29/9) di Pendopo Arya Wiraraja. Acara ini bertujuan memastikan bahwa rencana penanggulangan bencana di Lumajang melibatkan penuh partisipasi dan mempertimbangkan kebutuhan seluruh pihak, termasuk para penyandang disabilitas.
FKP ini dihadiri oleh perwakilan dari Forkopimda terkait dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Lumajang.
Disabilitas Harus Tangguh di Wilayah Rawan Bencana
Dalam sambutan pembukaan, Ir. Paiman, Asisten I Pemerintah Kabupaten Lumajang, menegaskan pentingnya kegiatan ini. “Para penyandang disabilitas harus tangguh. Hal ini sangat krusial mengingat Lumajang adalah wilayah yang menghadapi 12 dari 14 kategori bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Penegasan senada disampaikan oleh Patria Dwi Hastiadi, AP. M.Si., Kepala Pelaksana BPBD. Ia menjelaskan secara detail bahwa ketangguhan disabilitas adalah keharusan mengingat geografis Lumajang yang lengkap, dari laut hingga dataran tinggi, serta tingginya risiko bencana.
Fasilitas Publik dan Pemenuhan Data Inklusif
Sesi materi lain menyoroti aspek pelayanan publik. Fiqqi Fadlillah dari Bagian Organisasi membahas pentingnya penyediaan jalur khusus disabilitas di berbagai fasilitas publik dan menginformasikan tentang pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Untuk menindaklanjuti rencana inklusif ini, Rachmad Setiawan, Plt. Kepala Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD, berfokus pada pemenuhan data untuk PB Inklusif. Seluruh peserta dari Forkopimda diminta mengisi formulir rinci yang mencakup program atau kegiatan spesifik untuk disabilitas pada tiga fase bencana: pra-bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), saat bencana (respons darurat), dan pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.30 hingga 13.00 WIB ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang terstruktur, adil, dan benar-benar inklusif bagi seluruh warga Lumajang.